Peran Pemerintah Indonesia dan UNHCR Dalam Penanganan Humanitarian Assistance Terhadap Pengungsi Rohingya Di Indonesia

Skripsi ini ditujukan untuk melihat bagaimana UNHCR dan pemerintah Indonesia menanganibantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Indonesia. Populasi rentan yang membutuhkanperlindungan dan bantuan internasional adalah para pengungsi Rohingya, yang menjadi korban perangdan penganiayaan sistematis di Myanmar. Indonesia telah menunjukkan komitmen moralnya denganmenawarkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan melalui undang-undang domestik, terutama PerpresNo. 125/2016, meskipun belum bergabung dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Secarateoritis, penelitian ini mengaplikasikan pendekatan Teori Rezim Internasional yang menempatkanUNHCR sebagai aktor dalam sistem norma dan aturan internasional terkait pengungsi. Teori inimenjelaskan bagaimana melalui pendekatan soft law, UNHCR dapat menjalankan mandat perlindunganpengungsi meskipun Indonesia tidak terikat dengan hukum internasional. Di sisi lain, konsepHumanitarian Assistance digunakan untuk memahami bentuk-bentuk konkret bantuan yang diberikankepada pengungsi, sebagai respon atas krisis kemanusiaan dan keterbatasan negara asal mereka dalammenjamin hak atas kehidupan yang layak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif denganpendekatan studi literatur yang mendalam. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa PemerintahIndonesia berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan tempat penampungan dan mengkoordinasikanbantuan, sementara UNHCR menjalankan mandat internasionalnya dalam hal perlindungan, distribusibantuan, dan advokasi hak-hak pengungsi. Kerja sama keduanya mencerminkan sinergi antara kearifanlokal dan tanggung jawab global.Sebagai kesimpulan. Pemerintah Indonesia, sebagai fasilitator domestik, menghadapi dilema yangkompleks-menyeimbangkan kepentingan nasional dengan keharusan moral untuk bertindak, sambilmenghadapi tantangan sosial dalam negeri dan narasi publik yang negatif. Sementara itu, UNHCR,sebagai aktor internasional utama, berusaha untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutandalam krisis pengungsi yang semakin dipolitisasi. Akhirnya untuk mengatasi krisis Rohingya yangberlarut-larut, Indonesia dan UNHCR harus membentuk kerangka kerja bersama, yang menggabungkangugus tugas bersama untuk pemrosesan pengungsi yang efisien dan kampanye kesadaran publik untukmelawan xenofobia.