Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sorong (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 8.030 kasuspermasalahan pada tahun 2018 menenai ketidakpatuhan pemerintah terhadapperaturan yang tertuang pada perundang-undangan Salah satu penyebab yangmenjadi permasalahan tersebut yaitu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkupdesa, masih begitu banyak jumlahnya yang tidak familiar atau kurangnyapemahaman terhadap SAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisimplementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporankeuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KabupatenSorong, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama prosesimplementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif denganmetode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam diBPKAD Kabupaten Sorong.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BPKAD Kabupaten Sorongtelah mengimplementasikan SAP sesuai ketentuan yang berlaku. Namun,implementasi tersebut masih menghadapi kendala, khususnya pada aspekkesiapan aplikasi atau sistem informasi keuangan yang digunakan. Ketidaksiapandan ketidakstabilan sistem menyebabkan keterlambatan dalam penyajian laporankeuangan, yang berdampak pada efisiensi dan akurasi pelaporan.