Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No.46/PUU-XIV/2016)

Overkriminalisasi dalam tindak pidana kesusilaan merupakan permasalahan hukumyang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpastianhukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahanoverkriminalisasi dalam tindak pidana kesusilaan dengan mengkaji PutusanMahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016. Pendekatan yang digunakan dalampenelitian ini adalah yuridis-normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta didukung oleh pandangan aparat penegakhukum di Kota Sorong. Berdasarkan pertimbangan hukum dan konstitusional,negara dapat mencegah overkriminalisasi dengan menolak permohonan yangdiajukan oleh pemohon serta memastikan bahwa perumusan norma hukum,khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, tetap berpedoman padaprinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.Selain itu, negara perlu meninjau kembali peraturan yang berpotensi menimbulkankriminalisasi berlebihan serta memberikan batasan yang jelas dalam interpretasihukum agar tidak terjadi perluasan makna yang dapat membatasi kebebasanindividu secara tidak proporsional. Hasil wawancara dengan aparat penegak hukummenunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah preventif dan represif dalammenangani overkriminalisasi. Upaya preventif meliputi kampanye penyuluhan danedukasi kepada masyarakat mengenai bahaya zina, hubungan di luar pernikahan,serta risiko penyakit menular seksual. Sementara itu, upaya represif dilakukandengan meningkatkan sanksi, hukuman, dan ancaman hukum untuk menciptakanefek jera bagi pelaku serta memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidakmelakukan tindakan serupa.