Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi kasus Polres Sorong)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Sorong, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), telah melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual melalui penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, pendampingan selama proses hukum, perlindungan identitas korban, serta koordinasi dengan UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, dan kejaksaan. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, serta faktor geografis yang memengaruhi akses pelayanan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas penyidik, pemberian pendampingan kepada korban, serta pelaksanaan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, peran Polres Sorong telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih memerlukan penguatan sumber daya, sarana pendukung, dan sinergi antarinstansi agar perlindungan hukum terhadap anak korban dapat terlaksana secara optimal.