Pertanggungjawaban Hukum Developer Atas Cacat Tersembunyi Pada Objek Perjanjian Jual Beli Rumah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa developer memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin kualitas bangunan rumah yang diperjualbelikan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk pertanggungjawaban developer dapat berupa perbaikan bangunan, pemberian ganti rugi, maupun penyelesaian sengketa secara musyawarah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, seperti developer yang tidak mengakui adanya cacat tersembunyi, sulitnya pembuktian kerusakan bangunan, serta proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu dan biaya. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, seperti negosiasi, mediasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan pengajuan gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan tanggung jawab developer dan pengawasan pemerintah guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen dalam perjanjian jual beli rumah.